FIQH SIYASAH: KETIKA AGAMA TETAP MENJAGA KITA DARI MADHARAT DALAM BERPOLITIK

Kabar Berita

     Dalam kehidupan bermasyarakat, kehadiran seorang pemimpin yang kompeten memiliki peran penting dalam melayani dan memenuhi hak-hak yang diperlukan oleh masyarakat yang dipimpinnya. Dalam berpolitik, pemimpin berperan untuk mengatur tata kehidupan masyarakat serta membuat kebijakan publik yang memiliki pengaruh besar. Bahkan, kebijakan tersebut bisa menentukan hidup matinya suatu masyarakat yang dipimpinnya. Oleh karena itu, masyarakat juga harus memiliki kecakapan dalam memilih dan menentukan calon pemimpin yang akan mengatur kehidupan bernegara mereka, baik secara internal (dalam masyarakat) maupun eksternal (korelasi dengan negara lain). Seorang pemimpin juga harus memahami etika dan aturan-aturan yang mengikat serta tidak boleh dilanggar dalam berpolitik dan memegang kekuasaan. Hal ini penting, mengingat efek kebijakan dan keputusan pemimpin memiliki impactfull terhadap internal maupun eksternal.

     Islam juga memiliki aturan tersendiri dalam pengelolaan politik yang tidak lepas dari hukum-hukum syariat sebagaimana terkandung dalam Al-Qur’an dan hadis Nabi. Mengingat agama Islam tidak akan pernah melepas manusia ke dalam kehancuran dan kerusakan, maka peran syariat cukup berdampak agar tidak mengembalikan manusia ke zaman jahiliyah. Salah satu fan ilmu yang membahas tentang aturan berpolitik disebut sebagai Fiqh Siyasah. Islam sendiri juga memiliki pengembangan ilmu-ilmu hukum, mulai dari hukum penghambaan manusia terhadap tuhannya (Fiqh Ibadah), hukum pengaturan hubungan antar manusia (Fiqh Muamalah), hukum warisan (Faraidh/Mawarits), dan lain sebagainya. 

 Lantas, seperti apa Fiqh Siyasah itu?

     Ada beragam pandangan para pakar tentang kepemimpinan politik. Ordway Tead dalam bukunya The Art of Leadership (1929) mendefinisikan kepemimpinan adalah kemampuan untuk memengaruhi orang-orang untuk bekerja sama ke arah tujuan bersama. Demikian pula, Robert Tannenbaum dan Fred Massarik dalam Leadership and Organization (1961) menyatakan bahwa kepemimpinan selalu terkait dengan usaha seorang pemimpin dalam mempengaruhi para pengikutnya. Berdasarkan kedua pandangan ini, maka dapat dinyatakan bahwa seorang pemimpin memiliki peran dalam suatu lingkup kelompok untuk menentukan kemana arah yang akan dituju kelompok tersebut hingga mencapai titik yang diinginkan. Penerapan pemimpin bisa dilakukan melalui lingkup manapun, baik kelompok belajar, struktur kelas, organisasi, hingga pemerintahan. Dengan demikian, pemimpin tersebutlah yang akan menjadi penentu tujuan ke arah mana kelompok yang dibawanya melangkah, menuju kejayaan dan kemenangan atau justru sebaliknya.

     Dalam perspektif Islam, kepemimpinan politik merupakan prinsip penting bagi kehidupan umat. Menjadi pemimpin bukan sekadar menduduki jabatan, ia merupakan amanah luhur yang dititipkan oleh Allah Swt. kepada manusia-manusia tertentu untuk mengelola hak-hak anggotanya agar terpenuhi, dengan tetap menjaga maslahat serta mencegah madharat. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Qur’an:

يٰدَاوٗدُ اِنَّا جَعَلْنٰكَ خَلِيْفَةً فِى الْاَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۗ اِنَّ الَّذِيْنَ يَضِلُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌۢ بِمَا نَسُوْا يَوْمَ الْحِسَابِࣖ ۝٢٦

     Artinya: “Wahai Daud, sesungguhnya Kami menjadikanmu khalifah (penguasa) di bumi. Maka, berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan hak dan janganlah mengikuti hawa nafsu karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari Perhitungan.” (QS. Shad: 26)

     Berpolitik memiliki prinsip yang sama seperti maqashid syariah yaitu “Jalbul Mashalih wa Dar ul Mafasid” (mendatangkan segala bentuk kemaslahatan dan mencegah segala bentuk kerusakan). Berbagai kebijakan politik harus bermula dari dua prinsip tersebut, dengan berfokus untuk menciptakan dan menjaga kemaslahatan rakyat serta memenuhi hak-hak yang menjadi kewajiban pemimpin untuk memenuhinya tanpa menyentuh sedikit pun hal-hal yang memicu kerusakan dan kehancuran negara.

Jika mencari referensi ideal seorang pemimpin politik, maka agama Islam memiliki jawaban sempurna seorang suri tauladan yang terjaga dari hal-hal buruk, beliau adalah baginda agung Nabi Muhammad SAW sebagai Pemimpin agama Islam dan Pemimpin di kota Madinah (622-632 M). Dalam diri beliaulah, kepemimpinan agama dan politik/kenegaraan berpadu dengan sempurna.

     Nabi Muhammad tidak hanya berperan sebagai tokoh agama penyampai wahyu, tetapi juga memimpin para pengikutnya dari skala kelompok hijrah hingga tata kenegaraan. Dari beliau, lahirlah berbagai pengembangan ilmu siyasah dalam Islam seperti dari segi kelola tata negara, konstitusi, perumusan perundang-undangan dan hukum, hakim dan peradilan, hubungan luar negeri dan diplomasi, serta ekonomi keuangan negara. Beliau meneladankan empat sifat penting kepemimpinan yang harus senantiasa melekat pada diri seorang pemimpin, yaitu:

  1. 1. Shiddiq: jujur, transparansi dan berintegritas dalam menyampaikan realita dan tidak harus menutup-nutupi apapun yang berkaitan dengan hak rakyat. Nabi selama berpolitik -juga selama hidupnya- tidak pernah berbohong, terlebih pada hak-hak yang bukan miliknya. Sifat ini menunjukkan contoh sempurna dari konsistensi moral, selarasnya perkataan dan perbuatan, integritas tinggi, antikorupsi,  dan juga kebenaran data publik tanpa manipulasi, sebagai acuan utama untuk membangun kepercayaan rakyat pada pemerintah.
  2. 2. Amanah: seorang pemimpin memegang tanggung jawab besar atas kepercayaan rakyat yang dibebankan kepadanya. Oleh karena itu, pentinglah rasa akuntabilitas dan tanggung jawab atas amanah yang diberikan tanpa menyalahgunakan hukum dan undang-undang negara (nepotisme). Kedudukan pemimpin ini dipandang sebagai beban tanggung jawab, bukan sebagai bentuk kehormatan status sosial sehingga harus mengedepankan penunaian kewajiban atau hak-hak yang belum terpenuhi dibanding urusan pribadi.
  3. 3. Tabligh: keterbukaan pemimpin dalam berdialog (atau dikenal dengan konsep musyawarah) pada rakyat, serta memberi ruang informasi yang terbuka tanpa adanya sikap otoriter demi tersampaikannya informasi yang nyata dan akurat. Pentingnya transparansi informasi publik mampu meningkatkan kepercayaan rakyat, sehingga minimnya terjadi kekacauan dan keributan antar rakyat dan pemerintah. Karena masyarakat berhak tahu kemana anggaran negara dialokasikan serta bagaimana hukum dan undang-undang diterapkan demi kemaslahatan negara tanpa menciptakan keraguan masyarakat ketika minimnya informasi dan dialog publik. Sifat ini mencerminkan bagaimana seorang pemimpin harus siap menerima kritik dan saran sehingga mengaktifkan fungsi kontrol masyarakat kepada pemimpin, dimana rakyat juga memiliki hak dan kewajiban untuk memberi kritik pada kebijakan dan pemimpin yang melenceng.
  4. 4. Fathonah: tugas pemimpin bukan hanya tentang menyuruh dan memerintah,  melainkan ia juga merepresentasikan sebuah negara itu sendiri. Bagaimana pemimpin itu bersikap, seperti itulah negaranya. Oleh karena itu, dibutuhkan pemimpin yang memiliki kecakapan kapasitas intelektual, manajerial, transformasional dan kecerdasan politik agar mampu berpolitik dengan mendatangkan kebaikan juga menolak kerusakan. Hal ini juga menjadikan pemimpin harus punya visi masa depan yang jelas dan terarah dengan mengedepankan kesejahteraan rakyat dalam berbagai aspek (seperti pendidikan, kesehatan, dan pangan.).

Dengan demikian, Fiqh Siyasah sebagai salah satu cabang hukum politik dalam agama Islam yang memberikan referensi pedoman komprehensif tentang dasar dan prinsip cara berpolitik yang berkeadilan dan bermaslahat tanpa melupakan dasar awal berupa Al-Qur’an dan hadis Nabi. Konsep utama dari memimpin dan berpolitik sangat menekankan pentingnya keadilan, moralitas, prioritas dan akuntabilitas yang mengarah pada pembangunan pemerintah yang terstruktur, terpercaya dan berorientasi: dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Prinsip diadakannya musyawarah bersama juga membuktikan keterlibatan partisipasi masyarakat selain membayar pajak dalam pengambilan keputusan dan kebijakan sehingga terjadi keputusan yang jelas, adil, dan terarah karena terlibatnya dua aspek penting pemerintah yaitu; suara rakyat dan keputusan pemimpin. Fiqh Siyasah relevan untuk diimplementasikan dalam negara manapun, tidak hanya dalam negara Islam. Karena sejatinya dasar Fiqh Siyasah menyediakan panduan dan cara berpolitik dengan tetap berpegang pada wahyu Allah Swt.. Fiqh Siyasah mampu beradaptasi dengan berbagai bentuk sistem pemerintahan modern. Esensinya bukan hanya bentuk formalitas saja, akan tetapi menjadi dasar kebijakan pemimpin dalam menghadirkan keadilan, kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyatnya.

Ikuti kegiatan kami lewat instagram, @ppimaroko

Simak artikel terbaru kami,

Tag Post :
Share This :

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *