Sudah terlalu lama santri hanya disebut sebagai penjaga moral, bukan penggerak perubahan. Kita sering diminta menasihati penguasa, tetapi jarang diberi ruang untuk menjadi penguasa. Padahal, kekuasaan tanpa nilai akan kehilangan arah, sementara nilai tanpa kekuasaan sering hanya berhenti di mimbar ceramah. Di sinilah waktunya santri mengambil peran baru bukan hanya berbicara di pinggir, tetapi ikut menentukan ara. perjalanan bangsa. Kata “merebut kekuasaan” mungkin terdengar keras. Tetapi sejatinya bukan berarti merebut dengan amarah, melainkan mengambil tanggung jawab yang lama ditinggalkan. Kekuasaan adalah amanah besar, dan ketika ia jatuh ke tangan yang salah, yang menderita adalah rakyat kecil. Maka sudah sepantasnya santri yang tumbuh dalam didikan keikhlasan dan keadilan mulai berani tampil bukan untuk mencari kemuliaan diri, tetapi untuk menegakkan maslahat umat.
Santri lahir dari pesantren, tempat di mana ilmu bertemu dengan akhlak. Dari kitab-kitab klasik, santri belajar tentang siyasah syar’iyyah politik yang berorientasi pada kemaslahatan, bukan pada kepentingan. Di setiap lembar kitab itu, tertanam pesan bahwa kekuasaan sejatinya bukan untuk dikuasai, tetapi untuk mengabdi. Maka ketika santri berbicara soal kekuasaan, ia tidak sedang haus jabatan, tetapi sedang menagih tanggung jawab agar kekuasaan kembali ke pangkuan orang-orang yang takut kepada Tuhan, bukan yang takut kehilangan suara. Politik hari ini sering kali kehilangan wajah moralnya. Banyak pemimpin bicara soal rakyat, tetapi hidupnya jauh dari rakyat. Janji-janji keadilan bergema di panggung kampanye, namun hilang di balik meja birokrasi.
Dalam suasana seperti itu, santri tidak boleh hanya berdiam di serambi pesantren sambil berharap keadaan berubah. Sebab, keadilan tidak turun dari langit tanpa perjuangan.
Ia harus ditegakkan oleh tangan-tangan yang bersih, oleh hati yang jernih, dan oleh pikiran yang berakar pada nilai-nilai ilahi.
Merebut kekuasaan bagi santri bukan membersihkannya. Kekuasaan bukan untuk dimiliki, tetapi untuk diurus. Bukan untuk menguasai rakyat, tetapi melayani mereka. Santri yang terbiasa bangun sebelum subuh, membaca wirid, dan menghormati guru harus membawa kebiasaan itu ke dalam pemerintahan: ketekunan, kesabaran, dan adab. Sudah saatnya politik tidak hanya diisi oleh mereka yang pandai bicara, tetapi miskin nurani. Sudah saatnya rakyat dipimpin oleh mereka yang takut berbuat zalim, bukan yang takut kehilangan jabatan. Dan santri punya bekal itu semua. Karena di balik sarung dan peci, tersimpan pemikiran luas dan hati yang bersih. Kekuasaan bukan dosa, asal niatnya benar dan caranya lurus. Justru kekuasaan bisa menjadi jalan ibadah jika digunakan untuk menegakkan keadilan dan melindungi yang lemah. Sejarah telah mencatat–dari masa Walisongo sampai KH. Hasyim Asy’ari bahwa santri tidak pernah alergi terhadap kekuasaan. Mereka hadir untuk mengingatkan, memperbaiki, dan mengarahkan. Kini, tugas itu menunggu generasi santri hari ini.
Jadi, saatnya santri tidak lagi hanya menjadi penonton di pinggir panggung kekuasaan. Saatnya naik, menempati posisi strategis dengan hati yang tetap tawadhu. Karena kekuasaan tanpa keadilan akan melahirkan kezaliman, dan keadilan tanpa kekuasaan akan menjadi seruan tanpa daya. Maka merebut kekuasaan bukanlah ambisi, tetapi amanah. Bukan untuk mengangkat diri, tetapi untuk menegakkan kebenaran. Dan hanya santri yang belajar ikhlas sejak dini yang mampu memegang amanah itu tanpa kehilangan jiwanya. Kini santri saatnya tampil, bukan untuk mrnjadi bagian dari masalah, tetapi menjadi bagian dari solusi. Kekuasaan yang dikuasai santri bukan kekuasaan yang menindas, tetapi juga membebaskan. Ia menjadi sarana untuk membangun kebijakan yang berpihak kepada rakyat kecil, menegakkan hukum dengan adil, dan menjaga marwah agama di tengah arus pragmatisme politik. Karena sejatinya, ketika santri berani hadir di ruang kekuasaan dengan nilai-nilai pesantren di dada dan menjadi ideologi santri, maka politik tidak lagi kotor ia menjadi ladang pengabdian. Dan di situlah, keadilan untuk maslahat umat benar-benar menemukan wujudnya.
Santri tidak boleh alergi terhadap politik. Politik sejatinya adalah ruang perjuangan, bukan sekedar perebutan kursi. Dengan bekal ilmu agama dan tradisi keilmuan yang kuat, santri justru punya peluang untuk menghadirkan wajah baru politik yang beretika dan berkeadaban. Pesantren telah lama melatih santri hidup sederhana, berfikir jernih, dan menempatkan amanah di atas ambisi pribadi nilai-nilai yang justru hilang di dunia modern. Namun keberanian saja tidak cukup. Santri perlu membekali diri dengan pengetahuan sosial, hukum, ekonomi, dan strategi kebijakan. Karena perubahan tidak hanya bisa didorong oleh niat baik, tetapi juga oleh kompetensi. Santri yang memahami realitas dan mampu mengelolanya akan menjadi penentu arah bangsa di masa depan. Padahal, krisis moral dan ketimpangan sosial yang kita hadapi tidak bisa diselesaikan dengan ceramah semata. Ia membutuhkan keberanian moral sekaligus kekuatan struktural. Di sinilah pentingnya santri hadir dalam ruangan kekuasaan: untuk memastikan nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan keberpihakan pada rakyat kecil benar-benar hidup dalam kebijakan publik.
Banyak yang masih memandang politik sebagai sesuatu yang kotor. Tetapi sesungguhnya, politik hanya menjadi kotor ketika diisi oleh mereka yang kehilangan moral. Jika santri menjauh dari politik, maka ruang itu akan terus diisi oleh mereka yang tidak memiliki orientasi nilai. Karena itu, menjauhi politik justru berarti menyerahkan kekuasaan kepada tangan-tangan yang salah. Politik harus direbut kembali oleh orang-orang yang berakhlak, dan santri harus berada di garis depan perjuangan itu. Keadilan tidak akan tegak hanya lewat ceramah, melainkan melalui kebijakan yang berpihak. Maslahat umat tidak akan lahir hanya doa saja, tetapi dari tindakan nyata yang lahir dari tangan-tangan yang bersih. Santri yang berani mengambil tanggung jawab kekuasaan berarti sedang melanjutkan perjuangan panjang pesantren: mengubah nilai menjadi sistem, dan moral menjadi gerakan.
Sejarah mencatat bahwa santri bukan hanya penjaga nilai, tetapi juga pembentuk arah bangsa. Dari KH. Hasyim Asy’ari hingga Gus Dur, dari mimbar pesantren hingga istana negara, mereka membuktikan bahwa politik tidak harus kotor jika diisi dengan moral dan ilmu. Kini, muncul generasi baru santri yang ikut mewarnai dunia politik, baik di partai parlemen, maupun pemerintahan daerah. Mereka lahir dari pesantren tetapi menempuh pendidikan tinggi di dalam dan di luar negeri. Tokoh-tokoh seperti Yaqut Cholil Qoumas (Menteri Agama), Khofifah Indar Parawansa (Gubernur Jawa Timur), atau tokoh tokoh muda NU dan pesantren lainnya menjadi bukti bahwa politik santri tidak berhenti di masa lalu, ia terus tumbuh dan bertransformasi sesuai zaman. Mereka membawa semangat baru: santri yang cakap administrasi, melek kebijakan, dan siap memimpin tanpa kehilangan niali-nilai keilmuan dan spiritualitas pesantren. Maka, ketika santri hari ini berbicara tentang merebut kekuasaan dan membangun keadilan, mereka bukan sedang meniru dunia luar mereka sedang melanjutkan warisan sejarah panjang yang dimulai oleh para pendahulu mereka.
Menjadi santri hari ini berarti membawa nilai-nilai pesantren ke tengah realitas yang kompleks. Ketika dunia berbicara dengan bahasa kekuasaan, santri tidak boleh hanya diam dengan bahasa doa. Karena doa tanpa tindakan adalah bentuk keputusasaan yang dibungkus oleh kelelahan. Maka berpolitik, bagi santri bukanlah kompromi terhadap nilai, melainkan bentuk tanggung jawab atas ilmu dan iman yang telah mereka pelajari. Kekuasaan di tangan santri idealnya menjadi cermin dari pesantren itu sendiri: bersih dari kepentingan pribadi. Di sinilah tantangan besar masa kini. Dunia tidak lagi menunggu nasihat; dunia menunggu teladan. Masyarakat tidak hanya butuh ucapan semata, tetapi keputusan. Ketika santri mampu memimpin dengan jujur, melayani dengan rendah hati, dan berfikir dengan akal sehat, saat itu politik akan kembali bermakna bukan sebagai ruang perebutan kuasa, tetapi ladang pengabdian. Kini waktunya santri tidak lagi menjadi penonton sejarah. Mereka harus menjadi penulis bab baru sejarah bangsa: bab tentang santri yang berani memimpin, menegakkan keadilan, dan memaknai kekuasaan sebagai ibadah sosial. Sebab, kekuasaan hanyalah alat; tujuan akhir dari setiap perjuang santri tetap sama: terwujudnya maslahat bagi umat. Santri memiliki potensi itu: kemampuan menimbang persoalan dengan hikmah, menegakkan prinsip tanpa kehilangan empati, dan menempatkan kepentingan umat di atas segalanya. Namun, kesadaran moral saja tidak cukup. Tantangan zaman ini menuntut santri memiliki kompetensi strategis. Menguasai Ilmu agama harus dibarengi dengan pemahaman atas ilmu sosial, ekonomi, politik, dan hukum. Dunia tidak akan berubah hanya dengan idealisme, tetapi dengan kemampuan mengelola realitas. Dalam perubahan itu, santri harus hadir bukan sebagai simbol moralitas yang pasif, tetapi sebagai aktor sosial yang aktif, kreatif, dan berani. Kini waktunya santri menghadapi problem poltik moderen dengan kepala dingin dan hati bersih. Dengan begitu, mereka tidak hanya menjadi pengamat sejarah, tetapi penulisnya. Bab baru itu adalah seorang santri yang berani menghadapi problem, menegakkan kedilan, dan membangun maslahat bagi umat.
Santri kerap dihadapkan pada dilema antara idealisme dan realitas politik. Nilai-nilai pesantren sebagai kejujuran, integritas, dan pengabdian sering kali bertabrakan dengan sistem publik yang menghargai kekuatan uang, jaringan, dan popularitas semu. Tidak jarang, santri mencoba memasuki politik mengalami konflik moral: mereka dipaksa memilih kompromi untuk bisa berpengaruh atau menolak dan tetap berada di pinggir, tanpa bisa mengubah kebijakan yang timpang. Politik modern mudah memanfaatkan agama untuk kepentingan kelompok tertentu. Santri yang mencoba menegakan nilai universal kerap dijebak menjadi pihak yang berseberangan. Kebijakan yang ideal sering tertahan karena prosedur panjang dan kepentingan penjabat struktural. Santri yang ingin cepat berbuat maslahat umat harus belajar strategi dan kesabaran.
Realitas politik saat ini penuh dengan jebakan: korupsi, kepentingan kelompok, birokrasi yang lambat, dan tekanan sosial yang kompleks. Santri yang ingin masuk ke ranah ini harus sadar bahwa idealisme dan moralitas sering diuji sampai batas ekstrem. Tidak mudah mempertahankan integritas ketika sistem politik seolah dirancang untuk mempertahankan kesimpangan. Namun, justru di tengah problem itu letak urgensi santri, jika mereka mundur atau diam, ketidakadilan akan terus berlangsung, dan suara moral pesantren akan hilang dari pengambilan keputusan.
Oleh:Muhammd Fathan Ravandi
Ikuti kegiatan kami lewat instagram, @ppimaroko
Simak artikel terbaru kami,
